Anggaran Rumah Tangga FSI

ANGGARAN RUMAH TANGGA FRONT SANTRI INDONESIA (FSI)

1. Anggota Biasa adalah Santri muslim warga negara Indonesia yang sedang atau pernah belajar di pesantren atau lembaga pendidikan Islam lainnya di dalam maupun di luar negeri yang mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan organisasi.
2. Anggota Luar Biasa adalah Santri muslim warga negara Indonesia yang ditetapkan menjadi anggota oleh Pengurus Pusat FSI.
3. Anggota Kehormatan adalah muslim yang telah ditetapkan menjadi anggota oleh Pengurus Pusat, atau Pengurus Daerah FSI setelah dikonsultasikan kepada Pengurus Pusat, antara lain karena jasa dalam pengembangan perjuangan FSI.

1. Santri muslim warga negara Indonesia.
2. Sedang atau pernah mengemban pendidikan di pondok pesantren atau lembaga pendidikan Islam lainnya.
3. Menyetujui dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan-ketetapan organisasi.
4. Mengisi formulir keanggotaan.

1. Dialihtugaskan oleh induk organisasi
2. Telah habis masa keanggotaanya
3. Mengundurkan diri
4. Meninggal dunia
5. Diberhentikan
6. Murtad

• Pemberhentian dengan hormat
• Pemberhentian dengan tidak hormat

1. Melakukan pelanggaran berat terhadap hukum Agama dan Negara
2. Bertindak hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh FSI
3. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik FSI

1. Anggota Biasa mempunyai hak memilih dan dipilih dalam permusyawaratan, sesuai dengan persyaratan pengurus yang ditetapkan dalam ketetapan organisasi.
2. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai hak untuk memberikan saran dan pendapat.

1. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi
2. Menjaga dan menjunjung nama baik organisasi
3. Membantu jalannya program FSI baik secara moril maupun materil
4. Menyetujui dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSI

1. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi
2. Menjaga dan menjunjung nama baik organisasi
3. Membantu jalannya program FSI baik secara moril maupun materil
4. Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSI

1. FSI Pusat adalah pengurus pusat yang berfungsi untuk menumbuhkan, menghidupkan, mengarahkan, dan mengoordinasikan semua FSI Daerah.
2. FSI Daerah adalah satuan organisasi yang merupakan pangkalan kegiatan anggota FSI dan mempunyai otonomi sesuai dengan ketentuan organisasi.

1. Dewan Pimpinan Pusat FSI
2. Dewan Pembina FSI
3. Unsur Dewan Pimpinan Pusat FPI
4. Utusan Dewan Pimpinan Daerah
5. Utusan Dewan Pimpinan Wilayah
6. Perwakilan Dewan Pimpinan Luar Negeri
7. Undangan Dewan Pimpinan Pusat FSI

1. Merubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSI, serta pedoman, program kerja nasional dan lain-lain yang dianggap perlu.
2. Laporan Pertanggungjawaban DPP FSI.
3. Menilai laporan pertanggungjawaban DPP FSI.
4. Merekomendasikan Ketua Umum dan Sekretaris Umum FSI melalui Tim Khusus dan Dewan Pembina Pusat kepada DPP FPI.
5. Menetapkan tempat penyelengaraan Munas selanjutnya.

1. Munas bersifat periodik.
2. Munas diselenggarakan 5 (lima) tahun 1 (satu) kali oleh Dewan Pimpinan Pusat FSI.
3. Dewan Pimpinan Pusat adalah penanggungjawab penyelenggaraan Musyawarah Nasional.
4. Tata Tertib Munas selanjutnya akan diatur dalam Ketetapan Khusus.

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa, disingkat Munaslub adalah musyawarah setingkat Munas.
2. Munaslub memiliki kewenangan seperti Munas di luar ketentuan Pasal 10 Ayat 1.
3. Munaslub dapat diselenggarakan atas usul 2/3 Dewan Pimpinan Daerah yang sah.
4. Munaslub diadakan untuk kepentingan mendesak dan yang dianggap penting dan tidak dapat ditangguhkan hingga Munas selanjutnya.
5. Penyelenggaraan dan mekanisme Munaslub lainnya diatur dalam ketentuan lain.

1. Musyawarah Kerja Nasional, disingkat Mukernas merupakan musyawarah tinggi di bawah Munas sebagai forum musyawarah organisasi di tingkat nasional.
2. Mukernas bersifat periodik.
3. Mukernas diselenggarakan oleh DPP FSI.
4. Mukernas dihadiri oleh Pengurus Pusat FSI dan Pimpinan Pengurus Daerah.
5. Mukernas diadakan sebagai forum penetapan program kerja tahunan, evaluasi, pembahasan konsep-konsep organisasi, dan lainnya.
6. Mukernas diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

1. Musyawarah Kerja Daerah, disingkat Mukerda merupakan musyawarah pimpinan organisasi di tingkat daerah.
2. Mukerda bersifat periodik.
3. Mukerda diselenggarakan oleh DPD FSI.
4. Mukerda dihadiri oleh Pengurus Daerah FSI, Pimpinan Pengurus Wilayah dan unsur DPP FSI.
5. Mukerda diadakan sebagai forum penetapan program kerja tahunan, evaluasi, pembahasan konsep-konsep organisasi, dan lainnya.
6. Mukerda diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

1. Musyawarah Wilayah, disingkat Muswil diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah secara periodik yang dihadiri oleh Pengurus Wilayah, Pimpinan Cabang dan Komisariat untuk penetapan program kerja tahunan, evaluasi, pembahasan konsep-konsep organisasi, dan lainnya.
2. Muswil diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Musyawarah Pengurus Cabang dan Komisariat menginduk kepada Muswil.

1. Dewan Pimpinan Pusat, disingkat DPP adalah badan pimpinan tertinggi FSI.
2. Pengurus Pusat adalah Santri dengan kriteria keanggotaan FSI.
3. Masa jabatan Dewan Pimpinan Pusat adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak pelantikan.
4. Berkedudukan di Ibukota Negara.
5. Pimpinan Pusat dapat melakukan tindakan administratif atau sejenisnya apabila kepengurusan tingkat lainnya vakum atau selesai masa periodenya.
6. Ketentuan Ayat 4 di atas akan diatur dalam ketentuan lain.
7. Personalia DPP FSI terdiri dari seorang Ketua Umum dibantu dengan seorang Wakil Ketua Umum dan beberapa orang Ketua Bidang, seorang Sekretaris Umum dibantu dengan seorang Wakil Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.
8. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, maka Wakil Ketua Umum FSI memimpin organisasi sampai dengan Munas berikutnya.

1. Melaksanakan hasil Ketetapan dan Keputusan Munas, musyawarah lain, kebijakan, dan kerja organisasi serta ketentuan atau ketetapan-ketetapan organisasi lainnya.
2. Menyampaikan ketetapan-ketetapan, perubahan-perubahan serta segala hal penting yang berhubungan dengan FSI kepada pengurus FSI tingkat kepengurusan lain.
3. Menyelenggarakan Munas pada akhir periode kepengurusan.
4. Menyiapkan Draft Munas.
5. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Munas.
6. Mengesahkan dan melantik Pimpinan Daerah.
7. Mengevaluasi hasil kerja pengurus FSI Daerah melalui laporan periodik dari FSI Daerah.
8. Melakukan skorsing, pemecatan atau pemberhentian terhadap anggota pengurus, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Pengurus FSI Baru dapat menjalankan tugas setelah pelantikan.
10. Setelah pengurus baru terbentuk, maka selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari Pengurus FSI Pusat Demisioner harus mengadakan serah terima jabatan.

1. Dewan Pimpinan Daerah, disingkat DPD adalah badan pimpinan tingkat provinsi.
2. Pengurus Daerah adalah Santri dengan kriteria keanggotaan FSI.
3. Masa jabatan Dewan Pimpinan Daerah adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak pelantikan.
4. Personalia DPD FSI terdiri dari seorang Ketua dibantu dengan seorang Wakil Ketua dan beberapa orang Ketua Seksi, seorang Sekretaris dan Bendahara.
5. Dalam hal Ketua tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya, maka maka dapat dipilih Pejabat Ketua melalui Rekomendasi Dewan Pembina.

1. Melaksanakan hasil Ketetapan dan Keputusan Munas, Mukernas, musyawarah lain, kebijakan, dan kerja organisasi serta ketentuan atau ketetapan-ketetapan organisasi lainnya.
2. Pengurus Daerah dapat menjalankan tugasnya setelah memperoleh pengesahan dari pengurus FSI Pusat.
3. Menyampaikan laporan 4 (empat) bulan sekali mengenai perkembangan dan kinerja FSI Daerah kepada pengurus FSI Pusat dengan tembusan kepada pengurus FPI Pusat
4. Setelah pengurus baru terbentuk, maka selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari Pengurus FSI Daerah Demisioner harus mengadakan serah terima jabatan.

1. Pergantian Pengurus Antar Waktu terjadi karena pengurus bersangkutan pindah daerah pendidikan di luar wilayah FSI Daerah atau sebab-sebab lain sebagaimana tercantum pada Pasal 4 Ayat (1), sebelum masa kepengurusannya berakhir.
2. Pergantian Pengurus Antar Waktu dilakukan oleh Ketua Umum FSI di tingkat pusat, dan oleh Ketua FSI Daerah di tingkat daerah.
3. Pergantian Pengurus Antar Waktu dilakukan setelah para ketua tersebut pada Ayat (2) mengadakan rapat khusus untuk keperluan tersebut.

1. Pemberhentian Pengurus FSI dilakukan melalui peringatan terlebih dahulu, kecuali dalam hal-hal luar biasa.
2. Pengurus yang dikenakan pemberhentian diberikan kesempatan untuk membela diri dalam musyawarah atau forum yang dibentuk untuk hal tersebut.
3. Prosedur pemberhentian dan pembelaan diatur dalam ketetapan organisasi.

1. Dewan Pembina FSI merupakan Dewan Penasehat FSI.
2. Dewan Pembina FSI dibedakan antara Dewan Pembina FSI Pusat dan Dewan Pembina FSI Daerah.
3. Dewan Pembina FSI Pusat adalah DPP FPI dan para Kyai atau lainnya yang direkomendasikan oleh DPP FPI dan atau oleh Munas.
4. Dewan Pembina FSI Pusat ditetapkan oleh Munas.
5. Dewan Pembina FSI Daerah adalah DPD FPI dan para Kyai atau lainnya yang direkomendasikan oleh DPD FPI dan atau oleh Munas.
6. Dewan Pembina FSI Daerah ditetapkan oleh Munas atau DPD FPI.
7. Dewan Penasehat FSI dipilih dan diangkat sesuai periode kepengurusan, dan dapat diangkat kembali apabila kembali direkomendasikan.
8. Dewan Penasehat berfungsi mengayomi, membina dan merawat arah tujuan organisasi FSI.
9. Dewan Pembina paling sedikit 9 (Sembilan) orang, dan tidak dibatasi.

1. Semua ketetapan dan keputusan musyawarah FSI adalah hasil musyawarah dan mufakat.
2. Rekomendasi induk organisasi dipilih sebagai alternatif terakhir apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat diupayakan.

1. Syarat administrasi keanggotaan diatur dalam ketentuan lain.
2. Nomor keanggotaan FSI diatur dalam ketentuan lain.
3. Kartu Identitas FSI diatur dalam ketentuan lain.

1. Anggaran Rumah Tangga ini disahkan melalui Musyawarah Nasional (Munas) I Front Santri Indonesia (FSI) di Markaz Syariah Megamendung pada Selasa, 25 Shafar 1439 H bertepatan dengan 14 November 2017 M.
2. Anggaran Rumah Tanggal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai waktu yang tidak ditentukan.